DIPLOMAT TERPERCAYA, BANJARMASIN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penanganan infrastruktur pendidikan di wilayahnya. Hal ini menanggapi poin kritikan yang disampaikan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Banjarmasin dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota, Rabu (18/2/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, menegaskan bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sebenarnya sudah masuk dalam agenda strategis tahun anggaran 2026.

Ryan menjelaskan, atas arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pihaknya telah mengubah pola rehabilitasi sekolah guna menjawab tantangan kerusakan bangunan yang ada.

“Selama ini rehab yang dilakukan bersifat parsial, satu kelas kemudian sedikit, tetapi tidak secara menyeluruh. Padahal satu sekolah itu biasanya kerusakannya sifatnya menyeluruh. Jadi di tahun 2026, sudah diatur ada 32 sekolah yang akan kita lakukan perbaikan,” ujar Ryan, Kamis (19/2/2026).

Menjawab keraguan terkait kelayakan fasilitas, Ryan membeberkan bahwa dari 32 sekolah yang masuk daftar perbaikan tahun ini, lima di antaranya akan mendapatkan rehabilitasi total.

Prioritas utama diberikan kepada bangunan-bangunan tua peninggalan tahun 1970-an serta gedung-gedung sisa era SD Inpres yang kondisinya sudah tidak ideal. Beberapa sekolah yang masuk skala prioritas antara lain:

  1. SMP Negeri 26 Banjarmasin: Direhabilitasi total karena kondisi fisik bangunan yang rusak berat, lantai bergoyang, hingga bangunan WC yang miring.
  2. SMP Negeri 35 Banjarmasin: Fokus pada peningkatan daya tampung ruang kelas seiring padatnya pemukiman di wilayah Banjarmasin Utara.
  3. SDN Pengambangan 8: Rehabilitasi total sekaligus penggabungan (regrouping).

Terkait kritik mengenai akses pendidikan, Disdik Banjarmasin justru sudah mengambil langkah strategis dengan menggabungkan SDN Pengambangan 10 ke dalam SDN Pengambangan 8.

Langkah ini diambil secara terencana karena kondisi SDN Pengambangan 10 yang berada di atas titian sungai sudah sangat memprihatinkan dan dinilai tidak efisien secara operasional maupun keamanan bagi siswa.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa akses pendidikan yang diberikan bukan sekadar ada, tapi juga layak dan aman,” tambah Ryan.

Sebagai catatan untuk menjawab aspirasi publik, pada tahun 2025 lalu Disdik telah melakukan intervensi perbaikan pada 103 sekolah dengan berbagai klasifikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengusulkan 10 sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan melalui dana APBN demi mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan di Banjarmasin.(*)