DIPLOMAT TERPERCAYA, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terpaksa menghadapi kenyataan pahit terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan program ini, Pemkot Banjarmasin membutuhkan anggaran yang sangat besar, sekitar Rp250 miliar per tahun, yang dianggap sangat membebani keuangan daerah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ahmad Baihaqi, mengungkapkan bahwa dengan jumlah siswa yang mencapai 88.000 orang, dan perkiraan biaya Rp7.500 per porsi makan bergizi setiap hari, Pemkot Banjarmasin akan memerlukan dana hampir Rp250 miliar setiap tahun. Angka tersebut dinilai sangat tinggi dan sulit untuk dipenuhi mengingat postur anggaran daerah yang terbatas.

“Jika dihitung-hitung, kami membutuhkan sekitar Rp250 miliar untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini. Anggaran sebesar itu jelas sangat besar dan bisa menguras keuangan daerah yang sudah terbatas,” kata Baihaqi.

Lebih lanjut, Baihaqi menegaskan bahwa meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di Banjarmasin, anggaran yang diperlukan jauh melampaui kemampuan Pemkot. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat menyediakan dana tambahan atau solusi pembiayaan lainnya agar program ini bisa terlaksana tanpa memberatkan anggaran daerah.

“Saya rasa, jika program ini harus sepenuhnya dibebankan ke Pemkot, kami tidak akan mampu. Kami sangat berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan pembiayaan, baik melalui dana alokasi khusus (DAK) atau cara lain,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, juga menyampaikan hal serupa. Ibnu berharap agar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 7 November mendatang, ada kejelasan mengenai pembiayaan program makan bergizi gratis ini. Program tersebut, yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, memang memiliki potensi manfaat besar, namun hanya bisa terealisasi dengan dukungan dana yang memadai.

“Program ini sangat baik, tapi kami memerlukan kejelasan dari pemerintah pusat tentang mekanisme pembiayaan dan pelaksanaannya. Kalau dibebankan sepenuhnya ke daerah, anggaran kami tidak akan cukup,” ujar Ibnu.

Pemkot Banjarmasin berharap agar ada pembagian beban yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, agar program makan siang gratis ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa merusak stabilitas keuangan daerah.(hb/bbs/ya)

sumber: https://www.hallobanua.com/2024/11/program-makan-siang-ibnu-sina-kita.html