DIPLOMAT TERPERCAYA, WASHINGTON – Badan Intelijen Federal Amerika Serikat, FBI, dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan kepada aparat keamanan di negara bagian California terkait potensi ancaman serangan balasan dari Iran menggunakan kendaraan udara tanpa awak (drone).

Peringatan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang meningkat pesat pascaserangan militer pada akhir Februari 2026 lalu.

Berdasarkan dokumen peringatan yang dikutip dari berbagai media internasional, intelijen AS mendeteksi adanya intensi dari pihak Iran untuk melancarkan serangan kejutan.

Dalam buletin keamanan yang dibagikan kepada lembaga penegak hukum setempat, disebutkan bahwa Iran diduga memiliki rencana untuk mengoperasikan drone dari kapal di lepas pantai Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai bentuk respons jika Washington melakukan serangan militer lanjutan terhadap Teheran.

Intelijen AS mencatat informasi mengenai potensi ancaman ini mulai terdeteksi sejak awal Februari 2026.

Meski peringatan tersebut telah disebarkan, otoritas keamanan Amerika menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi rinci mengenai waktu, metode, maupun target spesifik yang diincar.

Gubernur California, Gavin Newsom, menyatakan bahwa pemerintah negara bagian terus berkoordinasi secara intensif dengan aparat keamanan serta lembaga intelijen federal untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Namun, Newsom menegaskan bahwa tidak ada ancaman langsung yang teridentifikasi hingga saat ini.

Para pejabat keamanan AS menilai bahwa serangan berskala besar di daratan Amerika kemungkinannya cukup kecil. Kendati demikian, aparat keamanan tetap diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi berbagai skenario lainnya.

Selain ancaman fisik dari drone, para pejabat keamanan juga mewaspadai potensi serangan siber atau operasi balasan lainnya sebagai bentuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kini berdampak pada stabilitas global.

Peringatan ini menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah AS di tengah situasi geopolitik yang kian kompleks menyusul konflik bersenjata yang pecah di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.