DIPLOMAT TERPERCAYA, JAKARTA – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kembali menyoroti kebijakan kontroversial permukiman Israel di wilayah Palestina. Para analis menilai, perluasan wilayah hunian tersebut bukan sekadar urusan logistik, melainkan implementasi dari ideologi ekspansi teritorial yang kerap dikaitkan dengan konsep “Israel Raya”.

Sejak berdirinya negara Israel pada 1948, pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan, khususnya Tepi Barat, terus menjadi pemantik konflik utama dengan negara-negara Arab.

Berdasarkan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pembangunan permukiman di atas tanah pendudukan dianggap ilegal dan melanggar hukum internasional. PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan 2334 (2016) menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menjadi hambatan besar bagi terciptanya perdamaian yang permanen.

Meski mendapat kecaman dunia, pemerintah Israel secara konsisten memperluas area permukiman tersebut. Pihak Tel Aviv berdalih bahwa kebijakan ini diperlukan demi alasan keamanan nasional, akar sejarah, serta klaim religius.

Sejumlah pengamat internasional mengaitkan masifnya ekspansi ini dengan gagasan historis Greater Israel atau Israel Raya. Konsep ini merujuk pada interpretasi narasi keagamaan mengenai “tanah yang dijanjikan” yang mencakup wilayah luas di luar batas-batas resmi saat ini.

Dalam diskursus politik modern, implementasi gagasan ini dianggap sebagai ancaman bagi solusi dua negara (two-state solution). Peningkatan tajam jumlah pemukim di Tepi Barat dalam beberapa dekade terakhir dinilai sengaja dilakukan untuk mempersempit ruang bagi terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.

Di sisi lain, Israel membantah tuduhan ekspansi ideologis tersebut dan menyatakan kebijakan mereka murni didasarkan pada realitas politik di lapangan. Namun, selama status wilayah Palestina dan isu permukiman ilegal ini belum terselesaikan, stabilitas di kawasan tetap rapuh.

Meskipun beberapa negara Arab mulai membuka normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, sentimen terkait kedaulatan wilayah Palestina tetap menjadi isu sensitif yang mampu memicu pergolakan sewaktu-waktu. Selama persoalan mendasar ini buntu, Timur Tengah diprediksi akan tetap menjadi titik api geopolitik paling kompleks di dunia.