DIPLOMAT TERPERCAYA, Banjarbaru – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, posisi Kepala Dinas PUPR masih kosong. Saat ini, jabatan tersebut diisi sementara oleh Sekretaris Dinas PUPR, Andre Fadli, sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut menjadi prioritas utama. Proses lelang jabatan sedang berjalan, dengan fokus utama untuk segera mengisi posisi strategis ini.

“Kami memprioritaskan pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR karena posisinya sangat penting dalam menandatangani kontrak kerja, terutama untuk proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2025. Kekosongan jabatan ini tidak boleh menghambat pelaksanaan pekerjaan,” ujar Roy, Kamis (21/11/2024).

Roy juga menyebutkan bahwa proses pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel sedang menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain Kepala Dinas PUPR, beberapa jabatan tinggi pratama lainnya juga kosong, seperti Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Badan Pengembangan SDM Kalsel, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kalsel.

“Kami mengusulkan seluruh jabatan kosong untuk dilelang, tetapi posisi Kepala Dinas PUPR menjadi prioritas utama karena langsung berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.

Dampak OTT KPK

OTT KPK pada 6 Oktober lalu mengungkap dugaan suap dalam proyek besar di bawah Dinas PUPR Kalsel. KPK menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Akhmad Solhan dan Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah. Tim KPK juga menyita uang Rp1 miliar yang diduga merupakan fee 5 persen untuk gubernur dari dua rekanan proyek.

Proyek yang disorot meliputi pembangunan Lapangan Sepakbola dan Kolam Renang di Kawasan Olahraga Terpadu, serta pembangunan Gedung Samsat. Selain itu, ditemukan uang lain sebesar Rp12 miliar dan USD500 yang diduga berasal dari sumber serupa.

Pemprov Kalsel kini berupaya mempercepat pemulihan tata kelola pemerintahan dan memastikan proyek infrastruktur strategis berjalan sesuai jadwal, tanpa terganggu oleh kekosongan jabatan.(ya)