DIPLOMAT TERPERCAYA, Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sektor jasa keuangan di wilayah tersebut tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 5,05 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,03 persen.

Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, menyebut stabilitas ini ditopang oleh kinerja intermediasi perbankan yang kontributif. Kredit modal kerja dan investasi masing-masing menyumbang porsi besar dari total penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,01 persen menjadi Rp94 triliun, sementara pasar modal mengalami lonjakan nilai kepemilikan saham hingga 88,91 persen.

Pada sektor keuangan nonbank, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp12 triliun, dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) tercatat 1,86 persen, lebih rendah dari angka nasional 2,96 persen. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penerima pembiayaan terbesar.

Di sisi lain, OJK juga mencatat peningkatan signifikan pada sisi edukasi dan layanan konsumen. Penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

“Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal yang marak bermunculan,” ujar Agus.

Advokat: Satgas Harus Perkuat Pengawasan Digital

Advokat Syamsul Khair, S.H., yang kerap mengamati perkembangan sektor perbankan dan pembiayaan, mengapresiasi langkah OJK membentuk Satgas PASTI. Ia menilai keberadaan satgas ini merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap masyarakat.

“Legalitas lembaga keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan akuntabilitas dan perlindungan konsumen. Satgas ini penting bukan hanya untuk penindakan, tapi juga pencegahan dan literasi hukum,” ujar Syamsul Khair.

Ia mendorong OJK untuk memperkuat pengawasan digital, khususnya terhadap penawaran keuangan ilegal yang menyebar melalui media sosial. Menurutnya, pengawasan harus menjangkau hingga tingkat desa, tempat kelompok rentan sering menjadi target penipuan.

“Banyak masyarakat terjebak pembiayaan ilegal karena minimnya informasi. Satgas harus hadir sebagai garda depan edukasi dan perlindungan masyarakat,” kata dia.(*)