Oleh: Syamsul Khair (Advokat & Pemerhati Hukum Internasional)

Konflik bersenjata modern selalu menguji satu prinsip fundamental dalam peradaban global: apakah hukum masih memiliki tempat di tengah dentum meriam? Munculnya laporan mengenai kerusakan masif infrastruktur sipil dan melonjaknya korban warga dalam konflik Iran saat ini, kembali menyeret kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa 1949 ke bawah sorotan tajam dunia.

Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), perang tidak pernah menjadi ruang hampa aturan. Negara yang terlibat konfrontasi tetap memikul kewajiban absolut untuk memisahkan antara target militer yang sah dan objek sipil yang dilindungi.

Instrumen hukum internasional mengenal apa yang disebut sebagai Prinsip Distinction. Prinsip ini mewajibkan setiap operasi militer diarahkan hanya pada sasaran yang memiliki nilai militer nyata. Menargetkan pemukiman, sekolah, atau fasilitas kesehatan secara sengaja adalah pelanggaran berat terhadap norma ini.

Lebih jauh lagi, terdapat Prinsip Proporsionalitas. Hukum melarang serangan militer jika dampak negatifnya terhadap warga sipil diperkirakan jauh melampaui keuntungan militer yang ingin dicapai. Artinya, hukum internasional tidak hanya mengatur siapa yang boleh diserang, tetapi juga membatasi bagaimana serangan tersebut dieksekusi agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

Jika laporan mengenai hancurnya puluhan ribu lokasi sipil benar adanya, maka kita tidak hanya sedang menyaksikan tragedi kemanusiaan, tetapi juga keruntuhan efektivitas hukum humaniter di panggung dunia. Perlindungan terhadap non-kombatan bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat (legally binding) bagi semua pihak yang bertikai.

Sejarah kelam peperangan membuktikan bahwa saat hukum humaniter diabaikan, masyarakat sipil selalu menjadi tumbal utama. Oleh karena itu, dokumentasi akurat dari organisasi kemanusiaan dan media internasional menjadi krusial. Data-data inilah yang nantinya akan menjadi basis pembuktian bagi lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika ditemukan indikasi kuat adanya kejahatan perang.

Perang mungkin menjadi bagian tak terelakkan dari dinamika politik internasional yang keras. Namun, satu prinsip suci tidak boleh dilupakan: bahkan di tengah kecamuk perang sekalipun, kemanusiaan harus tetap menjadi batas terakhir dari penggunaan kekuatan militer. Tanpa hukum, perang hanyalah sebuah kebiadaban yang terorganisir.