Oleh: Syamsul Khair

DIPLOMAT TERPERCAYA, JAKARTA – Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai rencana pengambilalihan uranium milik Iran jika kesepakatan nuklir tercapai, kembali memicu perdebatan mendasar dalam tata kelola keamanan global. Pertanyaan besarnya: apakah aturan nuklir internasional benar-benar berlaku adil bagi semua bangsa?

Selama dekade terakhir, teknologi nuklir telah menjadi simbol kekuatan strategis yang sangat dominan. Negara-negara besar yang lebih dulu menguasai pengayaan uranium kini menempati posisi puncak dalam struktur keamanan global. Namun, ironisnya, ketika negara lain mencoba mengembangkan teknologi serupa, respons yang muncul adalah tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga ancaman militer.

Fenomena inilah yang melahirkan kritik tajam terhadap apa yang disebut sebagai nuclear double standards atau standar ganda nuklir dunia.

Secara prinsip, pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai diakui dalam berbagai perjanjian internasional di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA). Sistem ini dimaksudkan untuk memastikan teknologi tersebut tidak diselewengkan untuk kepentingan militer yang mengancam stabilitas global.

Namun dalam praktiknya, kebijakan internasional terhadap program nuklir suatu negara sering kali “disetir” oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Akibatnya, aturan yang seharusnya bersifat universal justru diterapkan secara berbeda, sangat bergantung pada posisi tawar dan kekuatan negara yang bersangkutan.

Padahal, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan negara. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bangsa memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan nasionalnya, termasuk dalam menjaga keamanan dan kedaulatannya.

Ketika negara-negara pemilik nuklir tetap mempertahankan kekuatannya, sementara negara lain dipaksa melepaskan kapasitas strategisnya tanpa jaminan keamanan yang setara, maka sistem keamanan global sedang menciptakan ketimpangan yang serius. Rezim non-proliferasi tidak boleh berubah menjadi instrumen politik yang hanya memperkuat dominasi pihak tertentu.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran seharusnya menjadi momentum penting untuk meninjau kembali sistem pengawasan nuklir global agar lebih transparan, konsisten, dan non-diskriminatif. Pengaturan mengenai teknologi nuklir tidak boleh hanya berorientasi pada pembatasan sepihak, melainkan pada keadilan dan keseimbangan hubungan internasional.

Pada akhirnya, stabilitas dunia tidak hanya bergantung pada seberapa ketat teknologi nuklir dibatasi. Kedamaian sejati hanya bisa dicapai jika komunitas internasional mampu memastikan bahwa aturan global tidak ditentukan semata-mata oleh kekuatan senjata, melainkan oleh prinsip keadilan dan kesetaraan antarnegara.